Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Berikut adalah beberapa kebijakan pada masa demokrasi terpimpin.
1.Kebijakan Sanering Mata Uang pada Masa Demokrasi Terpimpin
Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan atau reorganisasi. Dalam konteks ilmu moneter sanering diartikan sebagai pemotongan nilai uang.
Kebijakan sanering akan menurunkan atau mengurangi nilai uang. Nilai uang juga berubah dari sebelumnya. Misalnya, jika nilai uang Rp100 ribu dipotong menjadi Rp100. Karena nilainya sudah diturunkan, jumlah barang yang dibeli dengan uang baru akan lebih sedikit dibandingkan dengan uang lama. Jika Rp100 ribu lama bisa dapat satu baju, maka dengan Rp100 pecahan baru tidak bisa lagi mendapatkan satu baju yang sama.Kebijakan sanering dilakukan dalam situasi ekonomi sedang bergejolak dan tidak stabil, khususnya terjadi inflasi sangat tinggi. Sehingga untuk mengatasinya, bukan harga barang yang diturunkan dengan menambah stok, melainkan nilai mata uangnya yang diturunkan.
Pada masa Soekarno, pemerintah melakukan sanering dengan tujuan untuk meredam inflasi yang tinggi, kendati akhirnya inflasi juga tetap dan semakin tinggi karena likuiditas di perbankan menjadi sangat ketat. Pada sanering, menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis.
Contoh untuk harga 1 liter bensin seharga Rp 4.500 per liter.
Pada sanering, bila terjadi sanering per seribu rupiah, maka dengan Rp 4,5 hanya dapat membeli 1/1000 atau 0,001 liter bensin.
Kondisi Masyarakat:
- Masyarakat mendapat kerugian karena uang lama lebih tinggi dibanding uang baru yang sudah dipotong harganya.
- Daya beli masyarakat turun drastis.
- Terjadi banyak kegiatan ekonomi yang tidak sehat.
- Masyarakat rugi karena nilai uang yang dimiliki menjadi kecil.
- Pedagang rugi karena pembeli menjadi turun keuangannya, sehingga hanya sedikit yang mampu membeli barang dengan harga saat itu
2. Dewan Perancang Nasional Depernas
Pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin.
Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategy, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.
Depernas kemudian menyusun Pola Pembangunan Semesta Berencana yang terdiri atas Blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961.
Pada tahun 1963 Depernas diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.
3. MERCUSUAR SOEKARNO UNTUK ASIAN GAMES IV TAHUN 1962 DI JAKARTA
Penyelenggaraan Asian Games ke-18 ini merupakan kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara. Yang pertama kali pada tahun 1962, tepat 17 tahun setelah Indonesia merdeka.
Untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games pada waktu itu lahirlah bangunan-bangunan yang menjadi Proyek Mercusuar Soekarno agar Indonesia mendapat perhatian dalam pergaulan di kancah internasional.
Saat itu, tak ada apapun juga yang dimiliki oleh Indonesia untuk menyelenggarakan event olahraga terbesar benua Asia yang diikuti oleh 17 negara. Meskipun situasi Indonesia tengah dilanda krisis keuangan, Sukarno tetap pada pendiriannya. Bagi Presiden Pertama RI ini, momen Asian Games 1962 adalah ajang pembuktian pada dunia luar, bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain.
Dengan hanya memiliki waktu 4 tahun dari penunjukkan Dewan Federasi Asian Games pada 23 Mei 1958, maka Soekarno merasa wajib mewujudkan Jakarta agar dapat menampilkan wajah Indonesia kepada dunia. Berikut beberapa bangunan bersejarah peninggalan Asian Games 1962.
1. Stadion Utama Gelora Bung Karno
Stadion Utama Senayan selesai pembangunannya pada 21 Juli 1962.Stadion Utama Senayan dalam Tahap Pembangunan. Ciri khas bangunan ini adalah atap temu gelang berbentuk oval. Sumbu panjang bangunan (utara-selatan) sepanjang 354 meter; sumbu pendek (timur-barat) sepanjang 325 meter. Stadion ini dikelilingi oleh jalan lngkar luar sepanjang 920 meter. Bagian dalam terdapat lapangan sepak bola berukuran 105 x 70 meter, berikut lintasan berbentuk elips, dengan sumbu panjang 176,1 meter dan sumbu pendek 124,2 meter
Stadion yang kerap menggelar pertandingan sepakbola Internasional ini berada di kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta.Kunjungan Soekarno ke Moskow pada 1956 membawa kesan tersendiri baginya. Sewaktu di Moskow, dia sempat menyaksikan kemegahan Stadion Lenin. Dalam perencanaan rancangan Stadion Utama GBK, Soekarno ingin menyamai konsep kemegahan, kekokohan struktur serta artistik dari Stadion Lenin.
stadion Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK)pun dikerjakan L. S. Tyatenko, arsitek yang mengerjakan desain Stadion Lenin. Secara keseluruhan pembangunan kompleks olahraga Senayan menelan biaya US$12,5 juta dolar. Sumber pendanaan proyek itu diperoleh dari bantuan kredit Uni Soviet.
2.Hotel Indonesia
Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya, Wendy, asal Amerika Serikat. Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, hotel ini mempunyai slogan A
Indonesia juga menjadi salah satu gedung yang dibangun guna menyambut Asian Games 1962 menjadikannya sebagai hotel berbintang pertama yang di bangun di Jakarta, Indonesia yang berdiri kokoh 14 lantai.
Soekarno yang sempat singgah di Amerika Serikat ketika berkunjung ke Gedung Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, sangat terkesan dengan penampilan bangunan tersebut. Bung Karno akhirnya menunjuk sang arsitek, Abel Sorensen, asal Amerika Serikat, untuk membantunya merancang Hotel Indonesia. Proyek pembangunan Hotel Indonesia dibiayai dengan uang hasil Perjanjian Pampasan Perang dari Jepang dan secara resmi dibuka pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno.
3.Monumen Selamat Datang
Presiden Sukarno membangun Monumen Selamat Datang dalam rangka Asian Games IV yang diadakan di Jakarta. Para atlet dan ofisial menginap di Hotel Indonesia dan bertanding di komplek olahraga Ikada, sekarang komplek Gelora Bung Karno.
Patung Selamat Datang yang dibuat oleh Edhie Sunarso pada tahun 1961 sebagai bentuk simbolis penyambutan tamu-tamu mancanegara. Pada masa itu semua tamu asing yang datang di Jakarta masuk melalui bandara Internasional Kemayoran dan langsung menuju ke hotel Indonesia yang menjadi tempat penginapan bagi mereka, sehingga sebelum mereka memasuki hotel maka mereka akan mendapatkan patung Selamat Datang ini di depannya.
4. Jembatan Semanggi
Jembatan Semanggi diawali pembuatannya atas prakarsa dari Presiden Soekarno, di tahun1961.Jembatan Semanggi dinamai sesuai bentuknya yaitu daun Semanggi, jembatan tersebut terletak di daerah Karet, Semanggi, SetiabudiJembatan Semanggi merupakan arsitektur monumental yang juga digagas oleh Soekarno. Demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat Asian Games berlangsung, maka jembatan ini dibangun.
Karno memilih nama Semanggi karena bentuk jembatan yang dibangun oleh Menteri PU Ir Sutami itu menyerupai daun Semanggi. Bung Karno pernah mengemukakan filosofi daun Semanggi, yaitu simbol persatuan. Jembatan ini diklaim sebagai cloverleaf bridge terbesar di Asia Tenggara diresmikan tahun 1962. Tak salah apabila Proyek Asian Games IV Jakarta 1962 merupakan implikasi dari politik luar negeri Mercusuar yang dicetuskan Soekarno.
4. Konsep Juanda
Deklarasi juanda adalah deklarasi yang menyatakan kpd dunia bahwa laut di sekitar indonesia merupakan ksatuan indonesia.
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional.
5. Proyek Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Deklarasi Ekonomi (Dekon) adalah Deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 di Jakarta. Pemerintah membentuk Panitia 13 yang beranggotakan bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
Strategi Ekonomi Terpimpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahap; Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.
Deklarasi Ekonomi beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ternyata tidak berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi bahkan memperberat beban hidup rakyat karena indeks biaya hidup semakin meningkat, harga barang kebutuhan naik, dan juga laju inflasi sangat tinggi. Kegagalan itu disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :
Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis.Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.Tidak ada ukuran yang obyektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus.
PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan Dekon. Empat belas peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Terpimpin
Angota kelompok:
1 Yoni Afif Rachmawan
2 M Alfian Rizki A.
3 Fita Kusumawati
4 Wahyu Dwi P.
Sumber:
https://elevenbluemoon.blogspot.com/2015/09/kondisi-masyarakat-saat-kebijakan.html?m=1
https://www.antvklik.com/sports/proyek-mercusuar-soekarno-untuk-asian-games-iv-tahun-1962-di-jakarta
http://www.mikirbae.com/2016/05/perkembangan-ekonomi-masa-demokrasi.html?m=1
https://brainly.co.id/tugas/4473290
1.Kebijakan Sanering Mata Uang pada Masa Demokrasi Terpimpin
Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan atau reorganisasi. Dalam konteks ilmu moneter sanering diartikan sebagai pemotongan nilai uang.
Kebijakan sanering akan menurunkan atau mengurangi nilai uang. Nilai uang juga berubah dari sebelumnya. Misalnya, jika nilai uang Rp100 ribu dipotong menjadi Rp100. Karena nilainya sudah diturunkan, jumlah barang yang dibeli dengan uang baru akan lebih sedikit dibandingkan dengan uang lama. Jika Rp100 ribu lama bisa dapat satu baju, maka dengan Rp100 pecahan baru tidak bisa lagi mendapatkan satu baju yang sama.Kebijakan sanering dilakukan dalam situasi ekonomi sedang bergejolak dan tidak stabil, khususnya terjadi inflasi sangat tinggi. Sehingga untuk mengatasinya, bukan harga barang yang diturunkan dengan menambah stok, melainkan nilai mata uangnya yang diturunkan.
Pada masa Soekarno, pemerintah melakukan sanering dengan tujuan untuk meredam inflasi yang tinggi, kendati akhirnya inflasi juga tetap dan semakin tinggi karena likuiditas di perbankan menjadi sangat ketat. Pada sanering, menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis.
Contoh untuk harga 1 liter bensin seharga Rp 4.500 per liter.
Pada sanering, bila terjadi sanering per seribu rupiah, maka dengan Rp 4,5 hanya dapat membeli 1/1000 atau 0,001 liter bensin.
Kondisi Masyarakat:
- Masyarakat mendapat kerugian karena uang lama lebih tinggi dibanding uang baru yang sudah dipotong harganya.
- Daya beli masyarakat turun drastis.
- Terjadi banyak kegiatan ekonomi yang tidak sehat.
- Masyarakat rugi karena nilai uang yang dimiliki menjadi kecil.
- Pedagang rugi karena pembeli menjadi turun keuangannya, sehingga hanya sedikit yang mampu membeli barang dengan harga saat itu
2. Dewan Perancang Nasional Depernas
Pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin.
Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategy, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.
Depernas kemudian menyusun Pola Pembangunan Semesta Berencana yang terdiri atas Blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961.
Pada tahun 1963 Depernas diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.
3. MERCUSUAR SOEKARNO UNTUK ASIAN GAMES IV TAHUN 1962 DI JAKARTA
Penyelenggaraan Asian Games ke-18 ini merupakan kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara. Yang pertama kali pada tahun 1962, tepat 17 tahun setelah Indonesia merdeka.
Untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games pada waktu itu lahirlah bangunan-bangunan yang menjadi Proyek Mercusuar Soekarno agar Indonesia mendapat perhatian dalam pergaulan di kancah internasional.
Saat itu, tak ada apapun juga yang dimiliki oleh Indonesia untuk menyelenggarakan event olahraga terbesar benua Asia yang diikuti oleh 17 negara. Meskipun situasi Indonesia tengah dilanda krisis keuangan, Sukarno tetap pada pendiriannya. Bagi Presiden Pertama RI ini, momen Asian Games 1962 adalah ajang pembuktian pada dunia luar, bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain.
Dengan hanya memiliki waktu 4 tahun dari penunjukkan Dewan Federasi Asian Games pada 23 Mei 1958, maka Soekarno merasa wajib mewujudkan Jakarta agar dapat menampilkan wajah Indonesia kepada dunia. Berikut beberapa bangunan bersejarah peninggalan Asian Games 1962.
1. Stadion Utama Gelora Bung Karno
Stadion Utama Senayan selesai pembangunannya pada 21 Juli 1962.Stadion Utama Senayan dalam Tahap Pembangunan. Ciri khas bangunan ini adalah atap temu gelang berbentuk oval. Sumbu panjang bangunan (utara-selatan) sepanjang 354 meter; sumbu pendek (timur-barat) sepanjang 325 meter. Stadion ini dikelilingi oleh jalan lngkar luar sepanjang 920 meter. Bagian dalam terdapat lapangan sepak bola berukuran 105 x 70 meter, berikut lintasan berbentuk elips, dengan sumbu panjang 176,1 meter dan sumbu pendek 124,2 meter
Stadion yang kerap menggelar pertandingan sepakbola Internasional ini berada di kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta.Kunjungan Soekarno ke Moskow pada 1956 membawa kesan tersendiri baginya. Sewaktu di Moskow, dia sempat menyaksikan kemegahan Stadion Lenin. Dalam perencanaan rancangan Stadion Utama GBK, Soekarno ingin menyamai konsep kemegahan, kekokohan struktur serta artistik dari Stadion Lenin.
stadion Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK)pun dikerjakan L. S. Tyatenko, arsitek yang mengerjakan desain Stadion Lenin. Secara keseluruhan pembangunan kompleks olahraga Senayan menelan biaya US$12,5 juta dolar. Sumber pendanaan proyek itu diperoleh dari bantuan kredit Uni Soviet.
2.Hotel Indonesia
Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya, Wendy, asal Amerika Serikat. Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, hotel ini mempunyai slogan A
Indonesia juga menjadi salah satu gedung yang dibangun guna menyambut Asian Games 1962 menjadikannya sebagai hotel berbintang pertama yang di bangun di Jakarta, Indonesia yang berdiri kokoh 14 lantai.
Soekarno yang sempat singgah di Amerika Serikat ketika berkunjung ke Gedung Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, sangat terkesan dengan penampilan bangunan tersebut. Bung Karno akhirnya menunjuk sang arsitek, Abel Sorensen, asal Amerika Serikat, untuk membantunya merancang Hotel Indonesia. Proyek pembangunan Hotel Indonesia dibiayai dengan uang hasil Perjanjian Pampasan Perang dari Jepang dan secara resmi dibuka pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno.
3.Monumen Selamat Datang
Presiden Sukarno membangun Monumen Selamat Datang dalam rangka Asian Games IV yang diadakan di Jakarta. Para atlet dan ofisial menginap di Hotel Indonesia dan bertanding di komplek olahraga Ikada, sekarang komplek Gelora Bung Karno.
Patung Selamat Datang yang dibuat oleh Edhie Sunarso pada tahun 1961 sebagai bentuk simbolis penyambutan tamu-tamu mancanegara. Pada masa itu semua tamu asing yang datang di Jakarta masuk melalui bandara Internasional Kemayoran dan langsung menuju ke hotel Indonesia yang menjadi tempat penginapan bagi mereka, sehingga sebelum mereka memasuki hotel maka mereka akan mendapatkan patung Selamat Datang ini di depannya.
4. Jembatan Semanggi
Jembatan Semanggi diawali pembuatannya atas prakarsa dari Presiden Soekarno, di tahun1961.Jembatan Semanggi dinamai sesuai bentuknya yaitu daun Semanggi, jembatan tersebut terletak di daerah Karet, Semanggi, SetiabudiJembatan Semanggi merupakan arsitektur monumental yang juga digagas oleh Soekarno. Demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat Asian Games berlangsung, maka jembatan ini dibangun.
Karno memilih nama Semanggi karena bentuk jembatan yang dibangun oleh Menteri PU Ir Sutami itu menyerupai daun Semanggi. Bung Karno pernah mengemukakan filosofi daun Semanggi, yaitu simbol persatuan. Jembatan ini diklaim sebagai cloverleaf bridge terbesar di Asia Tenggara diresmikan tahun 1962. Tak salah apabila Proyek Asian Games IV Jakarta 1962 merupakan implikasi dari politik luar negeri Mercusuar yang dicetuskan Soekarno.
4. Konsep Juanda
Deklarasi juanda adalah deklarasi yang menyatakan kpd dunia bahwa laut di sekitar indonesia merupakan ksatuan indonesia.
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional.
5. Proyek Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Deklarasi Ekonomi (Dekon) adalah Deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 di Jakarta. Pemerintah membentuk Panitia 13 yang beranggotakan bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
Strategi Ekonomi Terpimpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahap; Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.
Deklarasi Ekonomi beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ternyata tidak berhasil mengatasi kemerosotan ekonomi bahkan memperberat beban hidup rakyat karena indeks biaya hidup semakin meningkat, harga barang kebutuhan naik, dan juga laju inflasi sangat tinggi. Kegagalan itu disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :
Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis.Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.Tidak ada ukuran yang obyektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus.
PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan Dekon. Empat belas peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Terpimpin
Angota kelompok:
1 Yoni Afif Rachmawan
2 M Alfian Rizki A.
3 Fita Kusumawati
4 Wahyu Dwi P.
Sumber:
https://elevenbluemoon.blogspot.com/2015/09/kondisi-masyarakat-saat-kebijakan.html?m=1
https://www.antvklik.com/sports/proyek-mercusuar-soekarno-untuk-asian-games-iv-tahun-1962-di-jakarta
http://www.mikirbae.com/2016/05/perkembangan-ekonomi-masa-demokrasi.html?m=1
https://brainly.co.id/tugas/4473290
Comments
Post a Comment