Kebijakan Politik dan Ekonomi Presiden BJ. Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan Politik dan Ekonomi Presiden BJ. Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono
1. BJ. Habibie
a. Kebijakan BJ. Habibie di bidang politik antara lain :
- Mengganti 5 paket undang-undang dan 3 di antaranya diubah agar lebih demokratis
- Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi
- Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers
- Jejak pendapat wilayah Timor-timur
- Memberikan abolisi (Hak kepala Negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana) kepada 18 tahanan dan narapidana politik (orang-orang yang pernah mengkritik presiden).
- Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang.
- Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI.
b. Kebijakan BJ. Habibie di bidang ekonomi antara lain :
- Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi
- Merekonstruksi perekonomian nasional
- Melikuidasi bank-bank bermasalah
- Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dibawah Rp 10.000,-
- Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat
- Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
c. Kebijakan BJ. Habibie yang masih berlangsung sampai sekarang antara lain :
- Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat di indonesia
- Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya melalui pemilu dan kebebasan membentuk partai politik
- Pemisahan Polri dari ABRI dan perubahan nama dari ABRI menjadi TNI
2. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
a. Kebijakan Abdurrahman Wahid di bidang politik antara lain :
- Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers.
- Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi.
- Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999.
- Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek.
- Diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN.
- Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.
- Membekukan MPR dan DPR.
b. Kebijakan Abdurrahman Wahid di bidang ekonomi antara lain :
- Membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas memperbaiki ekonomi indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi.
- Pengendalian Inflasi
- Mempertahankan kurs rupiah
c. Kebijakan Abdurrahman Wahid yang masih berlangsung sampai sekarang antara lain :
- Pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua
- Kebebasan etnis Tionghoa untuk beribadah
a. Kebijakan Megawati Soekarno Putri di bidang politik antara lain :
- Memelihara dan memantapkan stabilitas nasional.
- UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR.
- UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.
- Mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan UU tersebut. Segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik.
- Melanjutkan amandemen UUD 1945.
- Meluruskan otonomi daerah.
- UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu.
- Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan UU baru yakni membangun tatanan politik baru serta menjaga keutuhan NKRI.
b. Kebijakan Megawati Soekarno Putri di bidang ekonomi antara lain :
- Secara faktual, pemerintahan Megawati menjalankan kebijakan privatisasi berdasarkan desakan dari luar, khsusunya IMF dan bank dunia. Bedanya, jika Megawati hanya melanjutkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Habibie, melalui stuctrual adjustment program (SAP).
- Selain itu, pertimbangan melakukan privatisasi dijaman megawati adalah untuk mencari pendanaan untuk menutupi deficit APBN. Seperti diketahui, Megawati mewarisi sebuah kondisi ekonomi yang compang camping akibat krisis ekonomi 1997.
- Berdasarkan catatan kami, Periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN.
- pada masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik luar negeri tidak begitu determinis di bawah kendali sebuah negara.
- Di masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan China.
- selain itu, pemerintahan Megawati berusaha keras untuk keluar dari jebakan IMF. Hanya saja, usaha itu dibiaskan oleh Budiono, menteri keuangan waktu itu, dengan menandatangi post program monitoring (PPM) yang berarti melanjutkan campur tangan IMF secara sembunyi-sembunyi.
- Untuk perlindungan terhadap perempuan dan TKI di luar negeri, pemerintahan megawati pernah mengajukan tiga RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Rumah Tangga, RUU Pekerja di Luar Negeri, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.
c. Kebijakan Megawati Soekarno Putri yang masih berlangsung sampai sekarang antara lain :
- UU tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR
- UU tentang pemilihan presiden dan wakilnya
- UU tentang pemilu
- Kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya
a. Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono di bidang ekonomi antara lain :
- Menekankan program ekonomi makro daripada program peningkatan ekspor secara spesifik.
- Resep perbaikan iklim investasi, pembangunan insfrastruktur massal untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- Melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati.
- Indeks harga saham gabungan (IHSG) membumbung ke rekor 861.318. Kurs antara Rp.8.900,00 sampai Rp. 9.150,00 US $.
- Mengandalkan pembangunan insfrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
b. Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono di bidang politik antara lain :
- Pembentukan sekretaris gabungan
- Menciptakan good governancel/reformasi birokrasi
- Mengupayakan geneva agreement
- Melaksanakan Politik luar negeri
c. Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono yang masih berlangsung sampai sekarang antara lain :
- Politik luar negeri yang bebas aktif
Comments
Post a Comment